Senin, 23 April 2012

HUKUM dan etika public relations




A.    HAK DAN BATASAN DALAM FIRST AMANDEMENT
Salah satu hak yang paling didukung oleh warga negara Amerika Serikat adalah hak kebebasan berbicara, yang dijamin oleh First Amandement dalam konstitusi :
Kongres tidak akan membuat undang-undang apapun terkait dengan pendirian agama atau pelarangan terhadap praktik ibadah agama tertentu; atau membatasi kebebasan berbicara atau kebebasan media; atau hak orang untuk berkumpul secara damai dan hak untuk memberikan petisi pada pemerintah atas kesalahan yang mereka lakukan.
Kasus-kasuus pengadilan telah mengklarifikasi bahwa banyak organisasi sangat menikmati kebebasan ini sebagaimana halnya individu.
Kasus New York Times vs Sullivan pada tahun 1964, untuk pertama kalinya sebuah organisasi nirlaba memperoleh pengesahan menggunakan iklan dalam mendiskusikan kepentingan publik.        Dalam kasus tersebut, New York Times memuat satu halaman penuh iklan yang berjudul “Heed Their Rising Voices”, yang memuat klaim bahwa mahasiswa Universitas Alabama telah dilecehkan oleh polisi dan aparat negara lainnya.  Iklan tersebut dibayar oleh sejumlah pendeta keturunan Afrika Amerika L.B.Sullivan dan komesaris kota Alabama menganggap bahwa iklan tersebut telah mencemarkan nama baiknya. Namun, Mahkamah Agung memenangkan The New York Times karena informasi yang disampaikan, opini yang diekspresikan, protes yang dilakukan, serta dukungan dana dari iklan tersebut didukung dan dilakukan oleh sebuah gerakan yang keberadaan serta tujuannya adalah untuk membela kepentingan publik.
  1. Commersial speech
Merupakan konsep hukum lain yang penting bagi program public relations. Kebebasan berbicara tentu bukanlah kebebasan tanpa batas. Saat ini kebanyakan hakim menafsirkan First Amandement sebagai sesuatu yang mengindikasikan bahwa hak kebebasan berbicara harus dilakukan secara seimbang dan selaras dengan nilai serta hak asasi manusia lainnya. Hak asasi lainnya seperti hak memperoleh privasi, hak memperoleh nama baik, atau hak memiliki. Walaupun arus kebebasan informasi komersial merupakan sebuah keharusan, komunikasi publik seperti rilis berita, newsletter perusahaan, pidato, dan iklan dibatasi dalam hal bahwa mereka tidak boleh memfitnah seseorang, mengganggu privasi seseorang, melanggar ndang-undang hak cipta atau undang-undang merk dagang. Sekarang, proteksi dan pembatasan tersebut diperluas sampai pada saluran komunikasi lain yaitu internet.
  1. Fitnah (defamation)
Fitnah didefinisikan sebagai materi publikasi yang berpotensi membuat seseorang merasa dibenci, diejek, dihina, dan dihujat. Ada 2 jenis fitnah yaitu libel dan slander. Libel adalah memublikasikan fitnah melalui bahasa tulis atau cetak di media atau dalam bentuk fisik lainnya. Sementara slander adalah penyebaran gosip/fitnah melalui bahasa lisan, bahasa tubuh, atau media transitori lainnya.
Hukum tentang pencemaran nama baik memiliki 2 kategori yaitu criminal libel (penghinaan bersifat kriminal atau delik pidana) dan civil libel (penghinaan atau pencemaran nama baik terhadap seseorang yang bersifat perdata). Namun saat ini yang lebih penting bagi praktisi public relations adalah kasus yang terkait civil libel. Pernyataan yang dianggap mencemarkan nama baik adalah pernyataan yang dipublikasikan, berpotensi merusak, pernyataan mengandung unsur fitnah.
a.      Publikasi (publication)
Dianggap telah terjadi ketika kasus fitnah yang dituduhkan telah dikomunikasikan kepada pihak ketiga. Sebagai contoh, sesuatu dianggap telah dipublikasikan ketika penulis, pihak yang difitnah, dan satu orang lainnya telah melihat atau pernyataan fitnah tersebut.
b.     Fitnah (defamation)
Terkait dengan kata-kata itu sendiri atau implikasi di balik kata-kata. Reputasi seseorang (bukan karakter) telah rusak, misalnya dengan menyebutnya sebagai teroris, pengkhianat, atau pembohong.
c.      Kerusakan (damage)
Telah terjadi jika pernyataan merendahkan reputasi seseorang, melemahkan kemampuan seseorang dalam memperoleh kehidupan yang normal, atau membatasi kontak sosial seseorang.
d.     Identifikasi (identification)
Telah terjadi jika pembaca atau pendengar dapat mengidentifikasi orang yang dimaksud, terlepas apakah nama orang yangb dimaksud disebut atau tidak
e.      Kesalahan (fault)
Harus dapat ditunjukkanagar pihak penggugat dapat memenangkan gugatan hukumnya. Contohnya jika terjadi kesalahan foto dalam sebuah artikel, ada kesalahan teknis dan mekanis dalam proses publikasi, atau informasi yang disampaikan tidak diperiksa secara hati-hati, maka pihak terdakwa dapat diputuskan tidak bersalah.
f.      Niat jahat (malice)
Terjadi jika pihak penggugat dapat membuktikan bahwa pihak terdakwa mengetahui materi yang diterbitkan adalah palsu atau menunjukkan aksi gegabah dan lalai terhadap kebenaran. Hanya kasus yang terkait tokoh publik yang harus membuktikan ada tidaknya niat jahat ini.
  1. PEMBELAAN TERHADAP TUDUHAN PENCEMARAN NAMA BAIK
Ada 3 pembelaan utama terhadap tuduhan pencemaran nama baik yaitu :
a.      Kepercayaan (truth)
b.     Hak istimewa (privilege)
Hak istimewa ini melindungi material tertulis dan ucapan yang datang dari rangkaian kegiatan resmi serta aksi dari anggota eksekutif, legislatif, dan cabang yudikatif pemerintah.
c.      Komentar yang adil (fair comment)
Jika komunikasi melibatkan kepentingan publik, maka menyampaikan kritik adalah hal yang diperbolehkan. Informasi tersebut harus benar-benar bagian dari kepentingan publik dan didukung dengan fakta. Contohnya termasuk buku, film, dan kritik restoran, tetapi komentar yang adil juga dapat berlaku untuk konsumen produk, jasa, dan kerja dari organisasi amal. Bagi profesional public relations, semua komunikasi terkait karyawan, pesaing, dan kam[panye harus benar-benar diteliti serta bahan yang berpotensi menimbulkan kontroversi harus terlebih dajulu diuji coba dan jika ada masalah, maka harus dicari penasihat hukum.
Hak privasi
Fitnah lebih banyak terkait dengan publikasi pembicaraan yang bersifat merendahkan orang lain. Namun, sebuah informasi juga dapat dianggap melanggar hukum jika menganggu hak privasi orang lain. Para praktisi public relations biasanya bekerja menyebarkan banyak sekali pesan tentang organisasi mereka, karyawan, peserta dalam kegiatan tertentu, konsumen, dan mahasiswa di kampus.



Secara umum, ada 4 jenis pesan yang dikategorikan melanggar privasi (invasion of privacy) yaitu :
a.      Appropriation
Adalah penggunaan nama seseorang, kesukaannya, atau ga,mbarnya untuk memperoleh keuntungan keuangan tanpa seizin orang yang bersangkutan.
b.     Publikasi informasi pribadi
Terkait dengan penyebaran informasi yang benar tentang seseorang, tetapi tidak begitu diketahui oleh orang banyak. Contoh informasi pribadi yang membutuhkan izin sebelum informasi tersebut dipublikasikan yaitu, catatan tentang kesehatan, pekerjaan, dan nilai mahasiswa.
c.      Intrusion
Terkait dengan aksi merekam gambar atau pembicaraan pribadi seseorang. Merekam secara diam-diam pembicaraan orang lain tanpa seizin orang tersebut adalah sesuatu yang dianggap melawan hukum.
d.     False light
Terkait dengan publikasi informasi yang mengandung kebenaran, tetapi dibesar-besarkan atau digunakan diluar kontels.
Cara terbaik dalam mengantisipasi tuduhan pelanggaran privasi ini adalah dengan membuat izin tertulis (written consent). Formulir izin yang standar  sebaiknya digunakan, apakah informasi mengenai kesukaan atau informasi pribadi lainnya boleh digunakan dalam materi kerja public relations.
C.    AGENSI REGULASI PEMERINTAH
Banyak agensi pemerintah federal yang berperan sebagai pengawas untuk hal yang berhubungan dengan komunikasi bisnis dan organisasi, seperti Federal Trade Comission, Food and Drug Administration, Federal Communications Commision, National Labor Relations Board, dan Securities Exchange Commision. Komplain terkait regulasi dari salah satu regulasi pemerintah ini, dapat berasal dari agensi itu sendiri, konsumen, pimpinan kerja, atau para pesaing.
  1. Federal Trade Comission (FTC)
Federal Trade Commision (FTC) mengatur semua iklan dan produksi komersial atau rilis berita tentang jasa yang ditawarkan dan komunikasi pemasaran dari media jenis tertentu. Sebuah iklan atau rilis berita dapat dianggap melawan hukum jika iklan atau rilis berita tersebut berpotensi mengelabuhi atau menyasatkan publik. Demikian juga dengan praktik promosi, dapat menjadi legal jika yang disampaikan tidak benar.
  1. Food and Drug Administration (FDA)
Food and Drug Administration (FDA) mengatur kegiatan pemberian label, pembungkusan, serta penjualan makanan, obat-obatan, kosmetik. Aturan tersebut mengatur keamanan produk dan iklan produk. Banyak produk yang dicabut peredarannya dan silarang beredar karena gagal memenuhi standar keamanan atau petunjuk FDA.
  1. Federal Communications Commision (FCC)
Federal Communications Commision (FCC) mengatur penyiaran, televise dan radio untuk memastikan bahwa izin operasi mereka dijalankan untuk kepentingan publik.
  1. National Labor Relations Board (NLRB)
National Labor Relations Board (NLRB) mengatur komunikasi antara perserikatan buruh dan majikan. Undang-undang ini berhubungan dengan semua aspek dari aktivitas perserikatan, termasuk hak untukbergabung dengan perserikatan, untuk terlibat dalam tawar-menawar kolektif, dan kegiatan perserikatan. Undang-undang ini juga melindungi aktivitas nonperserikatan seperti mogok kerja, kondisi kerja, dan diskusi kompensasi oleh para buruh.
  1. Securities Exchange Commision (SEC)
Securities Exchange Commision (SEC) menjalankan undang-undang dan regulasi terkait dengan pembelian sahamdari korporasi yang dimiliki publik yang terdaftar dalam 13 pasar bursa terbesar di AS atau yang memiliki asset sebesar $1 juta dan 500 pemegang saham.
D.    REGULASI BISNIS UMUM
Public relation adalah pekerjaan yang dilindungi oleh First Amandement dan berperan dalam mengatur fungsi organisasi. Akan tetapi, public relation juga merupakan aktivitas bisnis yang terlibat dalam membuat serta melindungi merk dan reputasi organisasi. Dengan demikian, para praktisi public relations perlu tahu regulasi bisnis umum, seperti undang-undang hak cipta, undang-undang merek dagang, undang-undang kontrak, dan undang-undang proses pengadilan.
  1. Undang-undang Hak Cipta
Praktisi Public relations harus memiliki persetujuan hokum dalam menggunakan ekspresi kreatif orang lain atau “kekayaan intelektual” orang lain, seperti desain grafis, musik yang digunakan dalam video, salinan laporan tahunan atau brosur, foto, dan karya seni lainnya.
Hanya ketika penggunaan yang adil diberlakukan, praktisi public relations dapat menghasilkan atau menyalin karya kreatif orang lain. Ketentuan penggunaan yang adil dari undang-undang hak cipta memperbolehkan penggunaan karya orang lain dengan ketentuan luas sebagai berikut :
a.      Tujuan dan sifat penggunaan, termasuk apakah penggunaannya untuk tujuan komersial atau untuk tujuan pendidikan nonprofit.
b.     Sifat dari karya hak cipta ditentang.
c.      Jumlah dan substansi dari porsi yang digunakan, diverifikasi oleh pemilik hak cipta.
d.     Dampak dari penggunaan karya terhadap pasar potensial atau nilai karya yang memiliki hak cipta, dipertimbangkan.
Hal ini berarti dalam persiapan komunikasi, sebagian dari karya yang memiliki hak cipta dapat digunakan tanpa izin dari pengarang.
a.      Jika tidak diambil di luar konteks
b.     Jika diberi penghargaan terhadap sumbernya.
c.      Jika pengunaan seperti ini tidak berdampak secara material kepada pasar.
d.     Jika kerja dalam menggunakan hak cipta ini adalah kerja untuk tujuan pendidikan, berita, dan riset.
e.      Jika materi yang digunakan tidak melebihi presentase tertentu dari karya tersebut secara keseluruhan.
  1. Undang-undang Merk dagang
Undang-undang Merk dagang mencakup nama bisnis dan produk bisnis. Oleh karena undang-undang hak paten hanya melindungi produk itu sendiri sehingga nama produk dapat dilindungi dengan undang-undang merk dagang. Organisasi menginginkan hak eksklusif terhadap merk, nama layanan, logo, dan symbol dagang mereka. Sebuah kegiatan yang melanggar undang-undang merk dagang jika sebuah produk dipasarkan dengan nama yang sangat mirip atau senada dengan nama perusahaan yang sudah ada.
  1. Undang-undang Kontrak
Material dengan hak cipta dan hak merk dagang dapat digunakan jika memperoleh izin dari pemilik hak cipta dan merk dagang. Izin penggunaan ini mungkin membutuhkan Kontrak, sebuah instrument hokum yang melindungi hak dari dua pihak atau lebih.
Praktisi public relations sering harus menggunakan kontrak dalam kerja mereka. Professional independent public relations membutuhkan komtrak antara mereka dengan perusahaan atau individu yang mereka wakili.
Agar mengikat, sebuah kontrak harus memenuhi criteria hokum. Sebagai contoh, harus memenuhi criteria sebagai berikut :
a.      Sebuah penawaran resmi yang sejati.
b.     Sebuah penerimaan yang efektif
c.      Sebuah kesepakatan yang termasuk saling tukar aksi atau janji, yang disebut “konsiderasi.”
E.    PERTIMBANGAN HUKUM SEPUTAR INTERNET
Internet membutuhkan regulasi baru dalam kasus terkait pendemaran nama baik, hak cipta, dan privasi. Semua ini merupakan isu yang penting bagi praktisi public relations yang telah memperoleh kemudahan dalam berkomunikasi langsung dengan para stakeholder melalui penggunaan saluran komunikasi ini.
  1. Hak Cipta Internet
Praktisi Public relations menggunakan internet dan layanan online untuk mengirim dan mencari breaking news, laporan utama, pidato, foto, dan informasi tentang agensi atau organisasi mereka serta untuk menerima pesanan dan timbale balik dari stakeholder mereka. Walaupun sumber ini dapat diakses dengan mudah, mereka masih etap dilindungi oleh hak cipta dan professional public relations tidak dibenarkan menggunakan material di dalamnya tanpa izin pemiliknya.
  1. Pencemaran Nama Baik dan Internet
Walaupun masih terjadi perdebatan di pengadilan tentang siapa yang bertanggung jawab dalam kasus pencemaran nama baik di internet, praktisi public relations akan dianggap sebagai salah seorang yang bertanggung jawab atas kasus tersebut karena mereka memiliki control terhadap pesan yang disampaikan. Sementara pembawa pesan biasa, seperti perusahaan telepon, tidak bertanggung jawab karena mereka tidak mengontrol sebuah pertanyaan.
  1. Privasi dan Internet
Privasi merupakan “sumber kecemasan” bagi para pengirim dan penerima pesan melalui Internet. Oleh karena komunikasi di Internet dapat dilacak dan ditelusuri serta karena penulis dapat dikenali oleh para ahli, pembajak (hacker), dn pencuri identitas sehingga public sangat berkeinginan agar informasi pribadi mereka semakin terlindungi dari gangguan para pengganggu, melalui e-mail dan cyberspace.
F.     PROSES PENGADILAN PUBLIC RELATIONS
Setiap organisasi harus memikirkan apa dan bagaimana dampak hubungan mereka dengan klien, pekerja, pemerintah, dan media jika mereka berada dalam proses pengadilan. Kemungkinan bahwa media dapat mendakwa sebuah organisasi telah melakukan kesalahan atau aktivitas yang mengahncurkan reputasi lainnya, dapat terus-menerus terjadi dan terlepas bagaimana kasus pengadilan tersebut diselesaikan, organisasi yang dituduh akan menjadi kurang kredibel dan kurang dipercaya oleh konstituenya di luar pengadilan.

Lingkungan etika
Kant mendefinisikan bahwa etika sebagai sebuah ilmu yang mengajarkan, bukan tentang bagaimana kita mencapai kebahagiaan, tetapi tentang bagaimana kita merasa bernilai dengan kebahagiaan. Dalam banyak situasi, seorang profesional public relations harus mempunyai penilaian tentang “hal yang benar untuk dilakukan” dalam rangka membangun hubungan antar organisasi dengan publiknya.
Etika adalah bidang yang harus jadi perhatian bagi praktisi public relations karena empat alasan yaitu :
1.     Para praktisi menyadari bahwa beberapa pekerja public relations memiliki reputasi yang kurang baik terkait perilaku mereka yang tidak etis.
2.     Public relations sering menjadi sumber pernyataan etis dari sebuah organisasi serta mnjadi gudang bagi kebijakan etis dan social bagi organisasi.
3.     Praktisi public relations telah berjuang membuat kode etik yang cocok untuk mereka sendiri
4.     Praktisi public relations harus bertindak atas nama organisasi mereka sebagai lembaga ombudsman (pejabat atau badan yang bertugas menanggani berbagai keluhan masyarakat) etika bagi public yang mereka layani.

Etika sebagai standar perilaku social
Allen center mengusulkan lima factor yang mengatur perilaku social :
1.     Tradisi. Bagaimana sebuah situasi dipandang dan diberlakukan dimasa lalu.
2.     Opini public. Perilaku yang dapat diterima oleh mayoritas orang pada saat ini
3.     Hukum. Perilaku yang dibolehkan dan dilarang oleh undang-undang
4.     Moralitas. Umumnya terkait dengan apa yang dibolehkan dan dilarang oleh ajaran agama
5.     Etika. Standar yang disusun oleh profesi, organisasi atau diri sendiri berdasarkan suara hati, apa yang benar dan adil untuk orang lain dan untuk diri sendiri.

Etika individual
Practisi public relations harus memiliki standar etika personal yang tinggi yang mengilhami kerjanya sebagai pubic relations. Menurut James E Grunig setiap public relations harus memiliki dua prinsip panduan etika dasar.
1.     Mereka harus memiliki kemauan untuk beretika, tidak bermaksud mencelakai orang lain, namun berniat untuk berlaku jujur dan dapat dipercaya.
2.     Mereka harus menghindari aksi yang berpotensi menimbulkan kerugian bagi orang lain.

Etika bisnis
Membangun standar bagi profesi yang sedang berkembang
Agar dapat menjadi profesi setiap pekerjaan harus memenuhi 4 kriteria :
1.     Keahlian
Keahlian terdiri atas peng tahuan dan kemampuan khusus yang menjadi syarat penting bagi suatu profesi untuk dapat menjalankan fungsinya di masyarakat.
2.     Otonomi
Memungkinkan praktisi untuk mempraktikan pekerjaannya tanpa gangguan pihak luar.
3.     Komitmen
Adalah hasil dari keahlian, yang diimplikasikan pada ketaatan untuk melakukan yang terbaik tanpa bergantung pada keuntungan dari profesi.
4.     Tanggung jawaban
Berati bahwa kekuatan yang diberikan oleh keahlian membawa hubungan kepercayaan dengan kelompok stakeholder praktisi public relations.

Kode Etik PRSA
Kode etik PRSA merupakan kode etik yang paling lengkap dan paling komprehensif dalam bidang public relations walaupun masih bersifat sukarela dan belum terikat hukum.

Revisi kode etik PRSA
1.     Kode etik PRSA menghilangkan penekanana pada penegakan standar yang didasarkan pada anggota yang dengan sukarela mengajikan komlain atau mengidentifikasi orang lain yang melanggar kode etik ini.
2.     Kode etik PRSA berfokus pada nilai-nilai universal yang menginspirasi perilaku etis dan prestasi.
3.     Kode etik PRSA memberikan gambaran untuk membantu para praktisi mempraktekan etika yang lebih baik dan prinsip tujuan bisnis.

Kode etik IABC
Kode etik ini sepertinya telah berfokus pada nilai manusia pada banyak budaya didunia serta sensitif
Kewajiban PRSA terhadap standar professional praktik public relations
Kegiatan utama keanggotaan public relations society of America (PRSA) adalah menjalankan praktik etis public relations. Kode etik anggota PRSA merupakan cara begi setiap anggota untuk menegaskan kembali komitmen merela untuk menjalankan etika profesi dalam membuat keputusan.
1.     Kode etik ini memuat prinsip-prinsip serta standar yang akan mengarahkan aksi dan kepurtusan kita
2.     Kode etik dengan kuat menghubungkan nilai kita dan idealism kita dengan kerja yang kita lakukan setiap hari.
3.     Kode etik ini adalah tentang apa  yang harus kita lakukan dan mengapa kita melakukannya
Kode etik Public Relations Society Of America (PRSA) 2000
1.     Nilai-nilai professional
2.     Prinsip-prinsip perilaku
3.     Kemitmen dan ketaatan
Nilai professional anggota PRSA
1.     Advokasi
2.     Kejujuran
3.     Keahlian
4.     Kemandirian
5.     Kesetiaan
6.     Keadilan
Kode etik IABC bagi Komunikator Profesional
Kode etik ini didasarkan pada tiga prinsip komunikasi professional yang berbeda tetapi saling terkait satu sama lain yang berlaku diseluruh dunia.
Prinsip berasumsi bahwa hanya masyarakat yang diatur dengan prinsip penghormatan hak asasi manusia dan aturan hukum.
Prinsip berikut sangat penting sekali bagi  komunikator professional
1.     Komunikasi professional harus legal
2.     Komunikasi professional harus etis
3.     Komunikasi professional harus memiliki cita rasa yang baik
Pasal-pasal dalam Kode etik Komunikator Profesional IABC
1.     Komunikator profesional harus menunjukan kredibilitas dan harga diri profesi mereka dengan berlaku jujur, tulus, dan berkomunikasi tepat pada waktunya serta membantu mengalirnya setiap informasi yang bernilai penting dengan bebas sesuai dengan kepentingann public.
2.     Komunikator profesional harus menyebarkan informasi yang akurat dan segera memperbaiki setiap komunikasi yang kliru dimana mereka yang bertanggung jawab
3.     Komunikator profesional harus memahami dan mendukung prinsip kebebasan berbicara, kebebasan berseriikat, kebebasan mengakses gagasan terbuka dan bertindak sesuai dengan prinsip-prinsip tersebut.
4.     Komunikator profesional harus sensitive dengan nilai budaya dan keyakinan masyarakat tertentu serta terlibat dalam aktivitas komunikasi yang seimbang dan adil yang membantu terjadinya saling pengertian.
5.     Komunikator profesional harus menahan diri dari melakukan tindakan apapun yang dianggap melanggar etika profesi
6.     Komunikator profesional harus tunduk pada hukum kebijakan yang mengatur profesi mereka serta sensitive dengan semangat dari semua hukum dan perundang-undangan serta dengan cepat bertindak memperbaiki situasi jika melihat ada pelanggaran terhadap sebuah peraturan perundang-undangan.
7.     Komunikator profesional harus memberikan nama baik bagi ekspresi unik yang dipinjam dari orang lain serta memberitahukan sumber dari semua informasi yang disebarkan kepada public.
8.     Komunikator profesional harus menjaga semua informasi rahasia dan pada saat yang sama, mematuhi persyaratan hukum dalam mambeberkan informasi yang berdampak terhadap kesejahteraan orang lain.
9.     Komunikator profesional tidak dibenarkan menggunakan informasi rahasia yang dia peroleh dari aktivitas profesionalnya untuk keuntungan proibadi dan tidak mewakili kepentingan pihak yang berkompetisi tanpa izin tertulis dari mereka yang terkait.
10.  Komunikator profesional tidak dibolehkan menerima hadiah yang tersembunyi atau bayaran bagi layanan profesional dari siapapun selain dari klien atau pemilik perusahaan.
11.  Komunikator profesional tidak diperkenankan menjamin hasil diluar kemampuannya bekerja.
12.  Komunikator profesional harus jujur, tidak hanya dengan orang lain tetapi yang lebih penting dengan diri mereka sendiri sebagai individu ketika mereka mencari kebenaran mereka harus berbicara tentang kebenaran tersebut pada diri mereka terlebih dahulu.
Ketentuan kode etik PRSA
a.      Kebebasan arus informasi
Prinsip pokok
Melindungi dan meningkatkan kebebasan aliran dari informasi yang akurat dan dapat dipercaya adalah sesuatu yang penting dalam melayani kepentingan public serta berkontribusi dalam pemberian informasi untuk keperluan pengambilan keputusan dalam masyarakat yang demokratis.
Tujuan
-     Mempertahankan integritas hubungan dengan media, pegawai pemerintah, dan public.
-     Untuk memberikan informasi dalam pengambilan keputusan.
Petunjuk
    Seorang anggota harus melakukan hal-hal sebagai berikut :
-     Memelihara integritas proses komunikasi
-     Jujur dan akurat dalam semua komunikasi.
-     Segera berindak dalam memperbaiki komunikasi yang mengandung kesalahan pada saat praktisi bertanggung jawab
-     Tetap menjaga aliran informasi yang tidak berpihak secara bebas ketika memberi dan menerima hadiah dengan memastikan bahwa hadiah itu berupa benda, resmi dan tidak sering.
Contoh dari tindakan yang tidak dibenarkan dari ketentuan ini :
-     Seorang anggota menghibur seorang pejabat pemerintah melebihi  batas yang dibolehkan hukum dan atau melanggar persyaratan laporan pemerintah.

b.   Kompetisi
Prinsip pokok
Mempromosikan kompetis yang sehat dan adil diantara professional akan menjaga iklim etika seiring dengan mengembangkan lingkungan bisnis yang sehat.
Tujuan
-        Untuk mempromosikan kompetisi yang sehat dan terhormat diantara profesional public relations
-        Melayani kepentingan public dengan memberikan pilihan yang luas bagi para praktisi.
Petunjuk
Seorang anggota harus melakukan hal-hal beriikut :
-        Mengikuti prosedur memperkerjakan seseorang sesuai etika dalam rangka menghormati kompetisi bebas dan terbuka tanpa dengan sengaja mengerogoti seorang kompetitor
-        Menjaga hak kepemilikan di pasar
Contoh dari tindakan yang tidak dibenarkan dari ketentuan ini :
-        Seorang anggota menyebarkan rumor yang tidak berdasar serta mengandung fitnah tentang pesaing agar klien dan karyawan pesaing tersebut terasingkan
c.      Pengungkapan informasi
Prinsip pokok
Komunikasi yang terbuka membantu perkembangan pengambilan keputusan berbasis informasi di masyarakat demokratis
Tujuan
-        Untuk membangun kepercayaan dengan public dengan membuka semua informasi yang dibutuhkan bagi pembuatan keputusan yang bertanggung jawab.
Petunjuk
Seorang anggota harus melakukan sebagai berikut :
-        Jujur dan akurat dalam semua komunikasi
-        Segera bertindak memberbaiki yang kliru ketika anggota tersebut bertanggung jawab.
-        Menginvestigasi kebenaran dan akurasi dari informasi yang dirilis atas nama mereka yang diwakili.
-        Mengungkapkan kepada pihak sponsor perihal kepentingan yang diwakili
-        Membeberkan kepentinga keuangan (seperti pemilik saham) dalam organisasi klien
-        Menghindari praktik penipuan.
Contoh tindakan yang tidak dibenarkan dalam ketentuan ini :
-        Seorang anggota menemukan informasi yang tidak akurat disebarkan melalui situs Web tetapi tidak melakukan apa-apa yang memperbaikinya.
d.     Manjaga kepercayaan
Prinsip pokok
Kepercayaan klien masyarakat perlindungan yang benar atas semua informasi rahasia dan pribadi klien
Tujuan
-        Untuk melindungi hak privasi klien, organisasi, individu dengan menjaga informasi rahasia mereka.
Petunjuk
Seorang anggota harus melakukan hal-hal sebagai berikut :
-        Melindungi , mantan klien, atau calon klien.
-        Menjaga informasi pribadi, rahasia dan informasi penting lainnyayang diperoleh dari klien atau organisasi.
-        Segera ang memiliki otoritas jika seorang anggota menemukan bahwa informasi rahasia dibocorkan oleh seorangpekerja dari perusahaan klien atau organisasi.
Contoh dari tindakan yang tidak dibenarkan dari ketentuan ini :
-        Seorang anggota dengan sengaja membocorkan informasi yang dimilikinya untuk merugikan pihak lain.
e.      Konflik kepentingan 
Prinsip pokok
Untuk menghindari konflik kepentingan bangunlah kepercayaan dengan klien, majikan, dan public
Tujuan
-        Untuk memperoleh kepercayaan serta rasa saling menghormati antara klien dan pemilik perusahaan
-        Untuk membangun kepercayaan dengan public dengan menghindari atau mengakhiri situasi yang menempatkan kepentingan pribadi dan professional yang bertentangan dengan kepentingan masyarakat

Petunjuk
Seorang anggota harus melakukan hal-hal sebagai berikut :
-        Bertindak untuk kepentingan terbaik dari klien dan pemilik perusahaan bahkan dengan mengesampingkan kepentingan pribadi anggota
-        Menghindari aksi atau situasi yang mungkin memunculkan konflik antara kepentingan pribadi dan kepentingan professional
-        Segera membuka dan mengomunikasikan setiap konflik kepentingan klien atau organisasi yang terkena dampaknya.
-        Mendorong klien dan konsumen untuk menentukan sendiri posisinya jika sebuah konflik terjadi setelah memberi tahu semua pihak yang terkait.
Contoh dari tindakan yang tidak dibenarkan dari ketentuan ini :
-        Seorang anggota tidak mengungkapkan bahwa dia memiliki kepentingan yang kuat dengan kompetitor utama klien
f.      Memajukan profesi ini
Prinsip pokok
Profesional public relations bekerja secara terus menerus untuk memperkuat kepercayaan public terhadap profesi ini.
Tujuan
-        Untuk membangun kehormatan dan kredibilitas di hadapan public tentang profesi public relations
-        Untuk meningkatkan, mengadaptasi, dan memperluas praktik profesional public relations.
Petunjuk
Seorang anggota harus melakukan hal-hal berikut :
-        Mengetahui bahwa ada kewajiban untuk melindungi dan meninggikan profesi ini.
-        Tetap berusaha memperoleh informasi dan pendidikan tentang praktik dalam profesi ini untuk menjamin setiap anggota memiliki perilaku etis profesi
-        Secara aktif melakukan pengembangan profesional pribadi.
-        Menolak ,mewakili klien atau organisasi yang mengharuskan seorang anggota melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kode etik ini.
-        Secara akurat mendefinisikan apa yang dapat dicapai oleh aktivitas public relations
-        Menasehati bawahan dalam pembuatan keputusan yang tepat
-        Mewajibkan bawahan untuk terikat dengan persyaratan etika dalam kode etik ini.
-        Melaporkan pelanggaran etika baik yang dilakukan oleh anggota PRSA ataupun tidak, kepada pihak berwenang.
Contoh dari tindakan yang tidak dibenarkan dari ketentuan ini :
Seorang anggota PRSA mendeklarasikan kepada public bahwa produk yang dijual kliennya adalah aman tanpa menyampaikan bukti terkait pernyataannya

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar